Penulis:

Dr. Iswandi, MA

Dr. Taufik Hidayat, MA

Dr. Hamdani Abdi, S.Pd.I., M.Pd

Dr. Juliwis Kardi, MA

Dr. Laili Ramadani, MA

Dr. Etri Wahyuni, M. Pd

Dr. Linda Suanti, MA

Dr. Adi Putra, M.Ag

Dr. Budi Santoso, M.Pd

Firzan Fadillah, M.Pd

Dr. Wilrahmi Izati, MA

Dr. Rahmat, M.Pd

Dr. Tri Yuliani, M.Pd

Dr. Japeri, MM

Dr. Arwan Darmawan, M.Pd

Jumlah halaman: 377

Ukuran Buku: Unesco (15.5×23)

Versi Cetak: Tersedia

Versi Ebook: Tersedia

Berat: 0 Kg

Harga: Rp. 165.000

Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan atau lulusan adalah dengan cara adanya progres atau evaluasi yang berkelanjutan. Untuk menemukan arah baru pendidikan yang mampu menciptakan manusia yang handal adalah adanya keseimbangan antara pemahaman keilmuan agama dan keilmuan umum. Dalam perkembangannya, segudang permasalahan menjadi kendala dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Salah satu faktor yang cukup banyak disoroti adalah hal yang menyangkut dengan upaya memenuhi kebutuhan akan pemahaman nilai-nilai agama yang dirasa sangat timbang dan perlunya ada perbaikan terhadap sistem yang ada. Salah satu isu utama yang hingga kini masih kentara adalah, adanya ketimpangan dalam hal pembelajaran atau muatan kurikulum terkait dengan pendidikan Agama Islam. Perbedaan yang mencolok ini terlihat dari kuota atau jumlah SKS (Sistim Kredit Semester) yang ditawarkan untuk porsi pendidikan agama Islam jauh lebih sedikit dari hal yang semestinya. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu diantara isi dari padal satu Undang-undang Sistim Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 adalah, menciptakan manusia yang bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa. Hal ini menandakan bahwa undang-undang telah mengamanahkan untuk melakukan pengajaran keagamaan yang cukup dan memungkinkan untuk terciptanya insan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Secara spesifik, berbicara permasalahan pendidikan berarti berbicara tentang bagaimana pengelolaannya, mulai dari hulu sampai hilir. Sebab standarisasi pendidikan sebagai tolak ukur keberhasilan dari proses yang dilakukan bergantung pada petunjuk khusus atau regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah kemeterian pendidikan nasional dan kementerian agama Republik Indonesia. Pengelolaan sistim pendidikan yang ada di Indonesia, tidak terlepas dari politik pendidikan yang diterapkan hal ini sebagaimana dinyatakan Abu Dinata, “Politik pendidikan adalah segala usaha, kebijaksanaan, dan siasat yang berkaitan dengan masalah pendidikan.”[1]  Lebih lanjut jikalau kita telaah lebih dalam, jelas bahwa keberlangsungan pendidikan tidak terlepas dari bagaimana kebijakan pemerintah merancang dan memprogram ingin seperti apa dan bagaimana arah kebijakan dalam pengelolaan pendidikan

---