Penulis: Dr. Misrina

Jumlah halaman: 216

Ukuran Buku: A5 (14,8×21)

Versi Cetak: tersedia

Versi Ebook: tersedia

Berat: 0 Kg

Harga: Rp. 75.000

Ketidakberdayaan perempuan pesisir yang hidup dalam kemiskinan harus menjalankan berbagai peran ganda. Peran produktif, reproduktif dan komunitas. Respon Pemerintah Indonesia terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir dengan membuat kebijakan perikanan berbasis pada gender. Melalui Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender menekankan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan nilai 91,07 (BPS, 2019). Berdasarkan data IPG tersebut menerangkan angka harapan hidup, akses terhadap pendidikan, dan nilai pendapatan perempuan masih lebih rendah daripada laki-laki. Sedangkan pada aspek kehidupan ekonomi dan politik, kesenjangan perempuan jauh lebih besar daripada laki-laki. Pada Tahun 2018 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia hanya 72,10 (BPS, 2018). Hal ini berarti bahwa keterwakilan perempuan di parlemen, posisi pengambilan keputusan di lembaga pemerintahan dan swasta masih minim.

Pendekatan terhadap perempuan dalam pembangunan yang mellihat semua aspek kehidupan perempuan dari masalah pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan serta menolak segala bentuk diskriminasi adalah pemberdayaan. Mengapa pemberdayaan karena melalui pendekatan dan strategi ini dapat memperbaiki kehidupan perempuan secara berkelanjutan diberbagai aspek. Terutama perempuan miskin yang berada di kawasan pesisir yang menjadi aktor penting dalam memenuhi  kebutuhan  hidup  keluarga  dimasa  sulit.  Pemberdayaan  perempuan pesisir merupakan langkah untuk meningkatkan kemampuan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai sektor untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dalam lingkungan organisasi dunia seperti internasional maritime organization (IMO) pada tahun 2022 telah mendukung agneda Sustainable Development Goals (SDGs) dalam memberdayakan perempuan. IMO mendukunh kesetraaan gender dan pemberdayaan perempuan melalui beasiswa khusus gender, dengan memfasilitasi akses pelatihan teknis bagi perempuan disektor maritime khusus di negara berkembang. Selanjutnya manfaat SDGs bagi perempuan adalah untuk memenuhi hak-hak perempuan. Mewujudakan kesetaraan dan keadilan gender serta memperkuat pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Untuk mencapai itu salah satu tujuan dijelaskan dalam point lima target SDGs adalah mencapai kesetaraan yang berkeadilan dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Partisipasi organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan dapat mendorong pemerintah  untuk mewujudkan  keadilan bagi perempuan  dengan  memperbaiki kebijakan dan program pemerintah yang selama ini merugikan atau tidak berpihak pada kesejahteraan perempuan. Pemberdayaan perempuan adalah partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan juga sebagai suatu proses membangun kesadaran diri perempuan bahwa mereka mampu dan mempunyai hak untuk mengambil bagian dalam pembangunan (Kabeer, 2001; Rowland, 1997). Pendekatan pemberdayaan menekankan pentingnya meningkatkan kemampuan perempuan, pendekatan ini berusaha untuk mengidentifikasi kekuatan bukan dalam hal dominasi atas orang lain. Namun lebih dalam kapasitas perempuan untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan dari dalam diri mereka. Ini diidentifikasi sebagai hak untuk menentukan pilihan dalam hidup dan untuk mempengaruhi arah perubahan, melalui kemampuan untuk mendapatkan kendali atas sumber material dan non-material yang krusial. Pendekatan ini tidak terlalu menekankan kesetaraan dalam hal status perempuan relatif terhadap laki-laki, tetapi berupaya memberdayakan perempuan melalui redistribusi kekuasaan dalam diri, dan juga kekuasaan dalam masyarakat.  Sehingga pemberdayaan perempuan pesisir mengandung arti sebagai suatu proses penyadaran diri dan partisipasi perempuan dalam masyarakat untuk menentukan pilihan-pilihan hidup secara mandiri dan berkeadilan